Menuju birokrasi yang baik mulai tahun 2012
‘Saya makin yakin bahwa manusia adalah mahluk yang berbahaya dan kekuasaan,baik yang di berikan pada sedikit orang maupun banyak orang,adalah selalu tamak dan terus berteriak meminta kekuasaan lebih banyak’-abigail adams(1744-1818)
Barangkali karena kecenderungan itu ketidakpuasan itu sejarahwan amerika serikat henry adams meyakini kekuasaan itu tidak pernah boleh dipercaya tanpa pengawasan,terkait masalah yang dimiliki oleh para birokrat,sering pula dengan tabiat tamak dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai tanggung jawab yang di embannya,ternyata makin mencirikan keburukan berjalan nya birokrasi kendati bukan berarti tidak ada lembaga pengawas yang sebelumnya di harapkan mampu menjadi pengawal dari tetap berjalannya kekuasaan pada rel yang di percayakan kepadanya.
Pada tahun 2000,Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tidak bergerak dari dari skor 1999,dari kisaran skor yang di mungkinkan,yakni nol yang terbaik dan 10 yang terburuk,skor 8,0 atau jauh dari di bawah rata-rata ini diperoleh berdasarkan pengalaman dan persepsi expatriats yang menjadi responden bahwa antara lain menurut mereka masih banyak para pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memamfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekat.reformasi menurut temuan perc,terjadi di beberapa di Negara asia seperti Thailand,dan korea selatan,peringkat Thailand dan korsel tahun 2000 membaik meskipun di bawah rata-rata yakni masing-masing 6,5 dan 7,5 dari tahun lalu yang 8,14 dan 8,7
Hongkong berhasil menyalip saingan ekonominya terberat nya yakni singapura,dengan skor 3,81 dibandingkan dengan singapura sebesar 4,00 menyusul posisi ketiga yaitu jepang dengan skor 4,5 atau membaik daripada tahun lalu yang 6,88.di luar hongkong singapura dan jepang,perc menilai kondisi birokrasi di Negara-negara asia lainnya sangat mengecewakan.untuk cina dan india dan Vietnam memperkaya diri sendiri tampaknya bukan menjadi motif utama,tindakan para pejabat tingginya sangat birokratif,lebih banyak didasarkan pada keinginan mempertahankan kekuasaan selain memang ada keinginan kuat para pejabat disemua level untuk menjaga kepentingan menteri-menteri itu atau wilayah-wilayah tertentu yang mereka wakili,
Raport buruk
Sejarah birokrasi di Indonesia mempunyai raport buruk,khususnya orde baru yang menjadikan birokrasi sebagai mesin politik,imbas dari semua itu masyarakat harus membayar biaya yang mahal ketidak pastian waktu ketidakpastian biaya dan ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi.mengenai fenomena birokrasi diindonesia,kewenangan yang terlalu besar itu,bahkan akhirnya menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat pembuat kebijakan ketimbang pelaksana kebijakan,lebih bersifat menguasai daripada melayani masyarakat,akhirnya wajar saja kalau kemudian birokrasi lebih dianggap sebagai sumber masalah atau beban masyarakat ketimbang sumber sulosi bagi masalah yang di hadapi masyarakat,reformasi birokrasi saat ini memang belum sepenuhnya terlihat,birokrasi masih kental dengan nuansa klasik yaitu kekuasaan tunggal ada ditangan pemerintah,selain itu rancangan besar yang lengkap belum dan tuntas mengenai penyelenggaraan birokrasi pemerintah tergolong gemuk sehingga kegiatan yang dilakukan cenderung boros.dalam seminar penentuan prioritas reformasi birokrasi yang di selenggarakan lembaga administrasi Negara (2004) terungkap bahwa pemerintah bisa mengawali reformasi birokrasi dengan mengubah budaya aparatur Negara yang menganut system tradisi lisan,namun untuk mengubah budaya birokrasi memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama sehingga pemerintah pun harus segra memulainya,selain itu birokrasi kita menganut tradisi lisan,suka omong-omong di seminar atau berbagai furom tanpa ada keputusan yang konkret,akibatnya tidak ada yang satu orang pun yang bertanggung jawab,netralitas birokrasi sesungguhnya merupakan syarat utama untuk melakukan birokrasi,reformsi birokrasi sering gagal dilaksanakan karena ulah sebagian pejabat yang malu-malu mau mengintervasi ranah birokrasi untuk kepentingan politiknya,pada orde lama,birokrasi menjadi incaran tiga kekuatan politik yakni,nasionalis,kumonis,dan agama,masing-masing berlomba-lomba menguasai lembaga tertentu lengkap dengan pejabat dan karyawan departemen itu untuk membangun jaringan politiknya hingga ke tingkat paling bawah.pada masa orde baru politisasi birokrasi dilakukan secara terang-terangan birokrasi telah menjadi kekuatan utama masin partai golkar,pada era orde baru,pejabat politik banyak mengerahkan massa pegawai negeri sipil (pns) untuk mendukung kampanye partai golkar ,bahkan keberhasilan seorang pejabat pns dalam memenangkan golkar akan menentukan promosi dan karier pejabat yang bersangkutan kelak di kemudian hari,berangkat dari asumsi tersebut,maka kentalnya budaya lisan di kalangan birokrasi merupakan salah satu bentuk patologi dari birokrasi,patologi birokrasi sangat berbahaya jika di biarkan mengendap terlalu lama budaya lisan akan menjadi senjata utama untuk menghindar dari tanggung jawab,jika ada permasalahan yang harus dihadapi,budaya lisan ini pula yang memiliki andil besar mengamankan ekstensi”biang kuruptor”yang sebenarnya dengan mengorbankan koruptur kelas teri,berkat budaya lisan,bukti terjadinya tindak pidana kuropsi pun sulit un tuk ditemukan,bagai mencari jarum ditengah tumpukan jerami,budaya lisan juga dapat menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan public yang diberikan oleh aparatur birokrasi,masyarakat tentu akan sangat jengkel jika menunggu terlalu lama untuk memperoleh layanan publik dikarenakan sang petugas asyik mengobrol dengan rekan sekerjanya,apalagi materi obrolannya tidak berkaitan sama sekali dengan bidang pekerjaannya,ob rolan yang overdosis inilah yang menyebabkan pelayana menjadi lama,bertele-tele dan tidak ada kepastian kapan selesainya,budaya lisan dalam birokrasi tidak selamanya berkonotasi negatif,dalam kondisi normal,sepanjang sesuai dengan kode etik birokrasi,budaya lisan masih dapat di toleransi,budaya lisan mestinya diposisikan sebagai katalisator untuk mempercepat tercapainya efektifitas dan efisiensi birokrasi,budaya lisan sangat relevan untuk mengurangi kekakuan dari birokrasi yang bersumber pada kekakuan standard dan prosedur kerja,tahun 1998 adalah tahun pintu gerbang reformasi Indonesia reformasi ini dimaknai dengan reformasi yang menyentuh berbagai asfek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia,seperti politik,hukum,ekonomi,social dan budaya,
Sebagian masyarakat memberikan cap negatif terhadap komitment pemerintah pasca reformasi terhadap reformasi birokrasi,ironis,sebagian masyarakat justru merindukan pemerintahan orde baru yang dianggap dapat memberikan kemapanan terhadap masyarkat walaupun hanya kemapanan bersifat semu,reformasi didifenisikan sebagai perubahan radikal untuk perbaikan di berbagai bidang dalam suatu masyarakat atau Negara,dengan demikian reformasi birokrasi adalah perubahan radikal dalam bidang system pemerintahan,hadirnya partai politik dalam system pemerin tah akan berpengaruh terhadapa system birokrasi pemeri ntah susunan birokrasi bukan hanya diisi oleh para birokrat karier tetapi juga para pejabat politik.
Perundang-undangan
Dalam gebrakan pertamanya di masa kepemimpinannya,sekaligus tindak tanduk lanjut kampanye nya,presiden susilo bambang yudhoyono menekankan bahwa urgensi pemberantasan kuropsi dan reformasi birokrasi,kedua hal ini saling terkait erat,tidak mungki n dapat memberantas korupsi tanpa upaya pemberantasan korupsi di internal pemerintahan,saat ini,presiden melalui menteri pendayagunaan aparatur Negara (men-pan),kedua rancangan ini adalah semangat yang berusaha ditujukkan pemerintah kepada publik dalam rangka upaya pemberantasan korupsi dalam tubuih birokrasi poemerintah.berupa
1.RUU Administrasi pemerintahan
Yaitu berupa system pemerintahan NKRI segala bentuk keputusan dan tindak aparatur penyelenggara administrasi pemerintahan dengan demikian harus berdasarkan hukum,tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan,RUU ini juga dapat digunakan sebagai instrument untuk memberantas korupsi,kolusi dan nepotisme,para pejabat.
2.RUU pelayanan publik